1. PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH GUNA MEWUJUDKAN SECARA NYATA GOOD GOVERNANCE Prof. Dr. Ginandjar Kartasasmita Ketua Umum PP PERSADI Pada Seminar Nasional PERSADI Pekanbaru, 16 Juni 2007 1
2. I. PENDAHULUAN Krisis Ekonomi dan Krisis Politik Tuntutan Reformasi dan Paradigma Baru Indonesia PARADIGMA BARU POLITIK : Pemerintahan Dalam Partisipasi Masyarakat : Pembinaan politik Negeri : Pembangunan Daerah : Pembangunan milik e ba gu a oleh masyarakat Kewenangan milik Pk Prakarsa masyarakatkt daerah sebagai Pemerintah sebagai daerah (kecuali yang Orientasi regional kesatuan masyarakat Fasilitator di Pusat) Menjawab masalah hukum Dialogis, terbuka Pemisahan Pemerintah kunci daerah Peranan maksimal Dorongan lembaga dan DPRD & tradisi DPRD mandiri 2
3. DEFINISI GOVERNANCE THE EXERCISE OF POLITICAL POWERS TO MANAGE A NATION’S AFFAIRS (THE WORLD BANK) THE EXERCISE OF POLITICAL, ECONOMIC, AND ADMINISTRATITIVE AUTHORITY TO MANAGE A NATIONS AFFAIR AT ALL LEVELS (THE UNDP) THE MANNER IN WHICH POWER IS EXERCISED BY THE GOVERNMENTS IN THE MANAGEMENT OF A COUNTRY’S SOCIAL AND ECONOMIC RESOURCES (CIDA) KEPEMERINTAHAN 3
4. KONSEP DASAR GOOD GOVERNANCE : SUATU PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, DEMOKRATIS, DAN EFEKTIF. SUATU GAGASAN DAN NILAI UNTUK MENGATUR POLA HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH, DUNIA USAHA SWASTA, DAN MASYARAKAT. MASYARAKAT, BANGSA, DAN NEGARA MASYARAKAT VISI PEMERINTAH GOOD GOVERNANCE DUNIA USAHA 4
5. KARAKTERISTIK GOOD CIRI GOOD GOVERANCE D E E GOVERNANCE (Bappenas) (World Bank) Vi i Visionary layanan publik yang efisien; l blik fi i sistem yudisial yang bebas; Openness and transparency penghormatan atas hukum dan hak Participation azasi manusia disemua tingkat g Accountability bili pemerintahan, dan penegakkannya; h d kk akuntabilitas penggunaan dana- Rule of law dana politik; Democracy sistem pengawasan (auditor) publik pg ( )p Profesionalism and competency yang independen; pertanggungjawaban terhadap Responsiveness lembaga perwakilan yang dipilih Efficiency and Effectiveness oleh rakyat. y Decentralization struktur kelembagaan yang pluralistik; Private sector and civil society pers yang bebas; partnership Commitment to reduce inequality Commitment to environmental protection C Commitment t f i market it t to fair kt 5
6. NILAI DASAR GOVERNANCE DEMOCRACY DEVOLUTION DECENTRALIZATION DECENTR L Z T ON PARTICIPATION DISAGGREGATION DIFFERENTIATION ACCOUNTABILITY 6
7. Administratif Desentralisasi Pengambilan Keputusan/ Politik DIMENSI KEBIJAKAN DESENTRALISASI (Robert Bennet, 1994) 7
8. LOGIKA DASAR DESENTRALISASI Desentralisasi Otonomi Maksimalkan Kebijakan Publlik j Fungsi Pemerintahan: 1. Service 2. Regulasi 3. Empowerment 3E t Kebutuhan Masyarakat Logika Masy: Cheaper Kualitas Faster 1. 1 Legislation Better 2. Budget DPRD Logika Pem: 3. Control Dekat Proses P 4. 4 Filter Conflict Tepat Cepat 8
9. OTONOMI SYARAT POLITIK: SYARAT TEHNIS: Pengakuan 1. 1 Resources Pluralisme. 1. Structures 2. 2 L Local self- l lf 2. Technology government. 3. Nt Networkk 4. Legitimasi. 3. Leadership 5. 9
10. ARAH DESENTRALISASI POLITIK UNTUK WARGA DAN WAKIL RAKYAT LEBIH MEMILIKI KEKUASAAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PUBLIK. KONSEPNYA ADALAH UTK LEBIH MEMBERIKAN POWER KEBIJAKAN DAN LEGISLASI KEPADA DPRD dan WARGA (Seldar Yilmaz, 2004)
11. DESENTRALISASI ADMINISTRASI UNTUK REDISTRIBUSI AUTHORITY, RESPONSIBILITY, d dan FINANCIAL RESOURCES DIANTARA STRATA PEMERINTAHAN (bisa fungsional bisa stuktural) (Rondinelli, 1999).
12. KONSEKWENSI PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI a. a TERBENTUKNYA DAERAH OTONOM; b. TERWUJUDNYA OTONOMI DAERAH; c. TERCIPTANYA HUBUNGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH; DAN ANTAR DAERAH DENGAN SIFAT : 1) HUBUNGAN KEWILAYAHAN; 2) HUBUNGAN KEWENANGAN/FUNGSI; 3) HUBUNGAN ADMINISTRASI DAN ORGANISASI; 4) HUBUNGAN KEUANGAN; DAN 5) HUBUNGAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA LAINNYA. 12
13. BENTUK BENTUK DISTRIBUSI BENTUK-BENTUK POWER (DESENTRALISASI) 1. DEKONSENTRASI (INTERFACE ( Dengan DESENTRALISASI) 2 DELEGASI 2. 3. DEVOLUSI (Serdar Yilmaz, 2004) (S d Yil 4. 4 PRIVATISASI (Bennet, (Bennet 1994)
14. PERKEMBANGAN KEBIJAKAN D & OD (NORMATIVE) 2004 UU N 32 Th 2004 (decent) No (d t) UU No 22 Th 1999 (decent) 1999 1975 UU No 5 Th 1974 (decon) 1965 UU No 18 Th 1965 (decon) PP No 6 Th 1959 (decon) 1959 UU No 1 Th 1957 (decent) 1957 UU No 22 Th 1948 (decon) 1948 UU No 1 Th 1945 (decon) 1945 Desentralisatie Wet 1903 (decon) 1903 14
15. PENGATURAN KEWENANGAN (URUSAN PEMERINTAHAN) Urusan Pemerintahan Concurrent Absolut (Bersama) 1. 1 P th Pertahanan; 2. Keamanan; Kriteria Pembagian Urusan 3. Yustisi; 4. Politik Luar Negeri; 1. Externalitas (dampak) 5. Moneter; dan 2. Akuntabilitas (k d k t ) 2 Ak t bilit (kedekatan) 6. 6 Agama. A 3. Efisiensi (untung-rugi) Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintah Pusat Urusan Pilihan Urusan Wajib (Potensi Unggulan) (Pelayanan Dasar) Mengacu pada SPM 15
16. UPAYA PELEMBAGAAN DENGAN UNSUR-UNSUR : SISTEM NILAI PENGAMBILAN KEPUTUSAN INTERAKSI/KOMUNIKASI INFORMASI DAN TEKNOLOGI DAYA LENTUR VS PERUBAHAN (AKOMODASI) SUMBERDAYA ORGANISASI DAN HIRARKI TIM/SDM DENGAN VISI DAN VITALITASNYA BIAYA TRANSAKSI NET WORKING KOLABORATIF STAKEHOLDERS 16
17. ELEMEN DINAMIK PARTISIPASI MASYARAKAT GERAKAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KEMITRAAN DAN KEBUTUHAN AKAN KETERBUKAAN PEMERINTAH 17
18. PERMASALAHAN DALAM IMPLEMENTASI UU 32 / 2004 FUNDAMENTAL STRUKTURAL POLITIS L SOSIAL BUDAYA 18
19. URAIAN MASALAH Masalah-masalah Fundamental : Meskipun merupakan amanat konstitusi, namun penjabarannya belum sempurna Nilai-nilai kepemerintahan dan kemasyarakatan (lihat sejarah perjalanan desentralisasi menurut UU-nya, rata-rata dekonsentrasi, jadi ada spirit yang dominan. Indikasi il i il i f d li tik I dik i nilai-nilai feodalistik yang seperti melekat ti lkt erat pada kultur bangsa (cirinya mau menang sendiri dan sulit untuk sharing ) 19
20. Masalah-masalah Struktural : p pembagian urusan dan kewenangan antara pusat dan g g p daerah masih belum tuntas contohnya, semua undang-undang sektoral masih bertentangan dengan undang-undang pemerintahan daerah Keberadaan Struktur departemen yang mempertahankan k t h k kewenangan serta k t dik i t kontradiksi perundangan (sektor kehutanan, pertanahan, dll). Keberadaan sistem pemda yang selalu menunggu p yg gg juklak-juknis. Tidak ada guidance yang continous dan consistent (kurangnya PP dll sebagai aturan pelaksanaan UU 32/2004). Lemahnya inisiatif dan inovasi di kalangan Pemda Lemahnya pengawasan oleh Pemerintah Pusat. 20
21. Masalah-Masalah Politis : Political Behaviour (mix up antara eksekutif dan legislatif) Arogansi sektor (pusat) Arogansi kedaerahan (dalam penentuan pejabat, dll) g ( p pj ,) Masalah-Masalah Sosial Budaya: y Keragaman budaya dan sosial menyulitkan g y y pengaturan secara cepat dan mengakibatkan masalah yang beragam menurut daerah 21
22. CONCLUDING REMARKS Good Governance Good Local Desentralisasi & Otonomi Daerah Governance 22
23. Masalah ada di tingkat pusat ? Provinsi ? Kabupaten/kota ? Masalah ada di masyarakat ? Pemerintah ? Politisi ? Simpul masalah struktural atau fundamental ? Mungkin lebih bersifat Fundamental ? 23
24. DEWAN OTONOMI PERWAKILAN DAERAH DAERAH 24
25. DASAR PER IMBANGAN PEMBEN UKAN DPD PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah NKRI. Meneguhkan kesatuan kebangsaan seluruh daerah. Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional. p j Mendorong percepatan demokrasi, p pembangunan dan kemajuan daerah secara g j berkeadilan dan berkesinambungan. Mengawal otonomi daerah. g 25
26. 26 26

DASAR PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH

1. Kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh Daerah.
2. Karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah.
   
3. Kemampuan keuangan Daerah.
   
4. Ketersedian sumber daya aparatur.
   
5. Pengembangan pola kerjasama antar Daerah dan/atau dengan pihak ketiga

DASAR HUKUM KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
2. PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2000 TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH DAN KEWENANGAN PROPINSI SEBAGAI DAERAH OTONOM
3. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 84 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
4. KEPMENDAGRI NOMOR 50 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
5. PERATURAN DAERAH :

• PP NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN
• PP NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN PACITAN
• PP NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PACITAN
• PP NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN

Otonomi daerah

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.^[1]

Pengertian “otonom” secara bahasa adalah “berdiri sendiri” atau “dengan pemerintahan sendiri”.^[2] Sedangkan “daerah” adalah suatu “wilayah” atau “lingkungan pemerintah”.^[2] Dengan demikian pengertian secara istilah “otonomi daerah” adalah “wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri.” Dan pengertian lebih luas lagi adalah wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya.

Pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi kemampuan si pelaksana, kemampuan dalam keuangan, ketersediaan alat dan bahan, dan kemampuan dalam berorganisasi.

Otonomi daerah tidak mencakup bidang-bidang tertentu, seperti politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama. Bidang-bidang tersebut tetap menjadi urusan pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah berdasar pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, dan keanekaragaman.