Posted by: hayh on: Agustus 27, 2009
<p><strong>The Dance Company – Papa Rock N Roll</strong></p>
<p>papa memang harus begini<br />
sering bikin sakit hati<br />
papa gak pulang beibeh<br />
papa gak bawa uang beibeh</p>
<p>papa mungkin seminggu dibali<br />
nyari panggung sana sini<br />
papa gak pulang beibeh<br />
papa gak bawa uang beibeh</p>
<p>bukanlah rasa untuk lari<br />
itu tuntutan profesi<br />
papa gak pulang beibeh<br />
papa gak bawa uang beibeh</p>
<p>mama please, please don’t be angry<br />
papa sibuk …<br />
papa gak pulang beibeh<br />
papa gak bawa uang beibeh</p>
<p>pengen kayak Bon Jovi (I’ll be there for you)<br />
rock star yang sayang istri<br />
mama aku disini<br />
memelukmu lagi</p>
<p>one more time</p>
<p>pengen kayak Bon Jovi<br />
rock star yang sayang istri<br />
mama aku disini<br />
memelukmu lagi</p>
<p>papa memang harus begini<br />
sering bikin sakit hati<br />
papa gak pulang beibeh<br />
papa gak bawa uang beibeh</p>
<p>papa mungkin seminggu di bali<br />
nyari panggung sana sini<br />
papa gak pulang beibeh<br />
papa gak bawa uang beibeh</p>
<p>papa gak pulang<br />
gak bawa uang<br />
papa gak pulang<br />
papa gak bawa uang</p>
<script type=”text/javascript”>AKPC_IDS += “2824,”;</script>
<p><a href=”http://liriklaguindonesia.net/t/the-dance-company/the-dance-company-papa-rock-n-roll/”>Lirik lagu The Dance Company – Papa Rock N Roll</a> ini dipersembahkan oleh <a href=”http://liriklaguindonesia.net” title=”Lirik Lagu Indonesia”>LirikLaguIndonesia.Net</a>. Kunjungi <a href=”http://downloadlaguindonesia.net” title=”Download Lagu Indonesia”>DownloadLaguIndonesia.Net</a> untuk <a href=”http://downloadlaguindonesia.net/downloadmp3terbaru/”>download MP3 The Dance Company – Papa Rock N Roll</a>.</p>
Posted by: hayh on: Agustus 5, 2009
by: Greenday
I walk a lonely road
The only one that I have ever known
Don’t know where it goes
But it’s home to me and I walk alone
I walk this empty street
On the Boulevard of broken dreams
Where the city sleeps
And I’m the only one and I walk alone
I walk alone
I walk alone
I walk alone
I walk a-
My shadow’s the only one that walks beside me
My shallow hearts the only thing that’s beating
Sometimes I wish someone out there would find me
‘Til then I walk alone
Ah-Ah Ah-Ah Ah-Ah Ahhh-Ah
Ah-Ah Ah-Ah Ah-Ah
I’m walking down the line
That divides me somewhere in my mind
On the border line of the edge
And where I walk alone
Read between the lines of what’s
F**ked up and everything’s all right
Check my vital signs to know I’m still alive
And I walk alone
I walk alone
I walk alone
I walk alone
I walk a-
My shadow’s the only one that walks beside me
My shallow hearts the only thing that’s beating
Sometimes I wish someone out there would find me
‘Til then I’ll walk alone….
Ah-Ah Ah-Ah Ah-Ah
Ahhh-Ah Ah-Ah Ah-Ah
I walk alone
I walk-
I walk this empty street
On the Boulevard of broken dreams
Where the city sleeps
And I’m the only one and I walk a..
My shadows the only one that walks beside me
My shallow hearts the only thing that’s beating
Sometimes I wish someone out there would find me
‘Til then I’ll walk alone
Posted by: hayh on: Juni 17, 2009
Banyak sudah janji telah kau ingkari
Hingga saat ini tak pernah kau tepati
Tak satupun jua
Ingat kata yang dulu terucap
Ku berharap semua kenyataannya
Reff:
Jangan hanya bicara penuhilah hasratku
Jika kau ingin jadi milikku
Jangan hanya bicara wujudkanlah mimpiku
Bila memang kau ingin bersamaku
Banyak bicara tak tahu arahnya
Omong sana sini tak ada hasilnya
Ingat kata yang terucap
Kuberharap semua kan nyata adanya
Back to Reff
Posted by: hayh on: April 8, 2009
1. PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH GUNA MEWUJUDKAN SECARA NYATA GOOD GOVERNANCE Prof. Dr. Ginandjar Kartasasmita Ketua Umum PP PERSADI Pada Seminar Nasional PERSADI Pekanbaru, 16 Juni 2007 1
2. I. PENDAHULUAN Krisis Ekonomi dan Krisis Politik Tuntutan Reformasi dan Paradigma Baru Indonesia PARADIGMA BARU POLITIK : Pemerintahan Dalam Partisipasi Masyarakat : Pembinaan politik Negeri : Pembangunan Daerah : Pembangunan milik e ba gu a oleh masyarakat Kewenangan milik Pk Prakarsa masyarakatkt daerah sebagai Pemerintah sebagai daerah (kecuali yang Orientasi regional kesatuan masyarakat Fasilitator di Pusat) Menjawab masalah hukum Dialogis, terbuka Pemisahan Pemerintah kunci daerah Peranan maksimal Dorongan lembaga dan DPRD & tradisi DPRD mandiri 2
3. DEFINISI GOVERNANCE THE EXERCISE OF POLITICAL POWERS TO MANAGE A NATION’S AFFAIRS (THE WORLD BANK) THE EXERCISE OF POLITICAL, ECONOMIC, AND ADMINISTRATITIVE AUTHORITY TO MANAGE A NATIONS AFFAIR AT ALL LEVELS (THE UNDP) THE MANNER IN WHICH POWER IS EXERCISED BY THE GOVERNMENTS IN THE MANAGEMENT OF A COUNTRY’S SOCIAL AND ECONOMIC RESOURCES (CIDA) KEPEMERINTAHAN 3
4. KONSEP DASAR GOOD GOVERNANCE : SUATU PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, DEMOKRATIS, DAN EFEKTIF. SUATU GAGASAN DAN NILAI UNTUK MENGATUR POLA HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH, DUNIA USAHA SWASTA, DAN MASYARAKAT. MASYARAKAT, BANGSA, DAN NEGARA MASYARAKAT VISI PEMERINTAH GOOD GOVERNANCE DUNIA USAHA 4
5. KARAKTERISTIK GOOD CIRI GOOD GOVERANCE D E E GOVERNANCE (Bappenas) (World Bank) Vi i Visionary layanan publik yang efisien; l blik fi i sistem yudisial yang bebas; Openness and transparency penghormatan atas hukum dan hak Participation azasi manusia disemua tingkat g Accountability bili pemerintahan, dan penegakkannya; h d kk akuntabilitas penggunaan dana- Rule of law dana politik; Democracy sistem pengawasan (auditor) publik pg ( )p Profesionalism and competency yang independen; pertanggungjawaban terhadap Responsiveness lembaga perwakilan yang dipilih Efficiency and Effectiveness oleh rakyat. y Decentralization struktur kelembagaan yang pluralistik; Private sector and civil society pers yang bebas; partnership Commitment to reduce inequality Commitment to environmental protection C Commitment t f i market it t to fair kt 5
6. NILAI DASAR GOVERNANCE DEMOCRACY DEVOLUTION DECENTRALIZATION DECENTR L Z T ON PARTICIPATION DISAGGREGATION DIFFERENTIATION ACCOUNTABILITY 6
7. Administratif Desentralisasi Pengambilan Keputusan/ Politik DIMENSI KEBIJAKAN DESENTRALISASI (Robert Bennet, 1994) 7
8. LOGIKA DASAR DESENTRALISASI Desentralisasi Otonomi Maksimalkan Kebijakan Publlik j Fungsi Pemerintahan: 1. Service 2. Regulasi 3. Empowerment 3E t Kebutuhan Masyarakat Logika Masy: Cheaper Kualitas Faster 1. 1 Legislation Better 2. Budget DPRD Logika Pem: 3. Control Dekat Proses P 4. 4 Filter Conflict Tepat Cepat 8
9. OTONOMI SYARAT POLITIK: SYARAT TEHNIS: Pengakuan 1. 1 Resources Pluralisme. 1. Structures 2. 2 L Local self- l lf 2. Technology government. 3. Nt Networkk 4. Legitimasi. 3. Leadership 5. 9
10. ARAH DESENTRALISASI POLITIK UNTUK WARGA DAN WAKIL RAKYAT LEBIH MEMILIKI KEKUASAAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PUBLIK. KONSEPNYA ADALAH UTK LEBIH MEMBERIKAN POWER KEBIJAKAN DAN LEGISLASI KEPADA DPRD dan WARGA (Seldar Yilmaz, 2004)
11. DESENTRALISASI ADMINISTRASI UNTUK REDISTRIBUSI AUTHORITY, RESPONSIBILITY, d dan FINANCIAL RESOURCES DIANTARA STRATA PEMERINTAHAN (bisa fungsional bisa stuktural) (Rondinelli, 1999).
12. KONSEKWENSI PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI a. a TERBENTUKNYA DAERAH OTONOM; b. TERWUJUDNYA OTONOMI DAERAH; c. TERCIPTANYA HUBUNGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH; DAN ANTAR DAERAH DENGAN SIFAT : 1) HUBUNGAN KEWILAYAHAN; 2) HUBUNGAN KEWENANGAN/FUNGSI; 3) HUBUNGAN ADMINISTRASI DAN ORGANISASI; 4) HUBUNGAN KEUANGAN; DAN 5) HUBUNGAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA LAINNYA. 12
13. BENTUK BENTUK DISTRIBUSI BENTUK-BENTUK POWER (DESENTRALISASI) 1. DEKONSENTRASI (INTERFACE ( Dengan DESENTRALISASI) 2 DELEGASI 2. 3. DEVOLUSI (Serdar Yilmaz, 2004) (S d Yil 4. 4 PRIVATISASI (Bennet, (Bennet 1994)
14. PERKEMBANGAN KEBIJAKAN D & OD (NORMATIVE) 2004 UU N 32 Th 2004 (decent) No (d t) UU No 22 Th 1999 (decent) 1999 1975 UU No 5 Th 1974 (decon) 1965 UU No 18 Th 1965 (decon) PP No 6 Th 1959 (decon) 1959 UU No 1 Th 1957 (decent) 1957 UU No 22 Th 1948 (decon) 1948 UU No 1 Th 1945 (decon) 1945 Desentralisatie Wet 1903 (decon) 1903 14
15. PENGATURAN KEWENANGAN (URUSAN PEMERINTAHAN) Urusan Pemerintahan Concurrent Absolut (Bersama) 1. 1 P th Pertahanan; 2. Keamanan; Kriteria Pembagian Urusan 3. Yustisi; 4. Politik Luar Negeri; 1. Externalitas (dampak) 5. Moneter; dan 2. Akuntabilitas (k d k t ) 2 Ak t bilit (kedekatan) 6. 6 Agama. A 3. Efisiensi (untung-rugi) Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintah Pusat Urusan Pilihan Urusan Wajib (Potensi Unggulan) (Pelayanan Dasar) Mengacu pada SPM 15
16. UPAYA PELEMBAGAAN DENGAN UNSUR-UNSUR : SISTEM NILAI PENGAMBILAN KEPUTUSAN INTERAKSI/KOMUNIKASI INFORMASI DAN TEKNOLOGI DAYA LENTUR VS PERUBAHAN (AKOMODASI) SUMBERDAYA ORGANISASI DAN HIRARKI TIM/SDM DENGAN VISI DAN VITALITASNYA BIAYA TRANSAKSI NET WORKING KOLABORATIF STAKEHOLDERS 16
17. ELEMEN DINAMIK PARTISIPASI MASYARAKAT GERAKAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KEMITRAAN DAN KEBUTUHAN AKAN KETERBUKAAN PEMERINTAH 17
18. PERMASALAHAN DALAM IMPLEMENTASI UU 32 / 2004 FUNDAMENTAL STRUKTURAL POLITIS L SOSIAL BUDAYA 18
19. URAIAN MASALAH Masalah-masalah Fundamental : Meskipun merupakan amanat konstitusi, namun penjabarannya belum sempurna Nilai-nilai kepemerintahan dan kemasyarakatan (lihat sejarah perjalanan desentralisasi menurut UU-nya, rata-rata dekonsentrasi, jadi ada spirit yang dominan. Indikasi il i il i f d li tik I dik i nilai-nilai feodalistik yang seperti melekat ti lkt erat pada kultur bangsa (cirinya mau menang sendiri dan sulit untuk sharing ) 19
20. Masalah-masalah Struktural : p pembagian urusan dan kewenangan antara pusat dan g g p daerah masih belum tuntas contohnya, semua undang-undang sektoral masih bertentangan dengan undang-undang pemerintahan daerah Keberadaan Struktur departemen yang mempertahankan k t h k kewenangan serta k t dik i t kontradiksi perundangan (sektor kehutanan, pertanahan, dll). Keberadaan sistem pemda yang selalu menunggu p yg gg juklak-juknis. Tidak ada guidance yang continous dan consistent (kurangnya PP dll sebagai aturan pelaksanaan UU 32/2004). Lemahnya inisiatif dan inovasi di kalangan Pemda Lemahnya pengawasan oleh Pemerintah Pusat. 20
21. Masalah-Masalah Politis : Political Behaviour (mix up antara eksekutif dan legislatif) Arogansi sektor (pusat) Arogansi kedaerahan (dalam penentuan pejabat, dll) g ( p pj ,) Masalah-Masalah Sosial Budaya: y Keragaman budaya dan sosial menyulitkan g y y pengaturan secara cepat dan mengakibatkan masalah yang beragam menurut daerah 21
22. CONCLUDING REMARKS Good Governance Good Local Desentralisasi & Otonomi Daerah Governance 22
23. Masalah ada di tingkat pusat ? Provinsi ? Kabupaten/kota ? Masalah ada di masyarakat ? Pemerintah ? Politisi ? Simpul masalah struktural atau fundamental ? Mungkin lebih bersifat Fundamental ? 23
24. DEWAN OTONOMI PERWAKILAN DAERAH DAERAH 24
25. DASAR PER IMBANGAN PEMBEN UKAN DPD PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah NKRI. Meneguhkan kesatuan kebangsaan seluruh daerah. Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional. p j Mendorong percepatan demokrasi, p pembangunan dan kemajuan daerah secara g j berkeadilan dan berkesinambungan. Mengawal otonomi daerah. g 25
26. 26 26
Posted by: hayh on: Maret 30, 2009
DASAR PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH
Posted by: hayh on: Maret 30, 2009
| KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN | ||||||||||||
|
ESELONISASI |
||||||||||||
|
||||||||||||
| PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN | ||||||||||||
|
Posted by: hayh on: Maret 30, 2009
| KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN |
|
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN |
|
| DINAS DAERAH KABUPATEN |
|
| LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN |
|
| SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN |
|
Posted by: hayh on: Maret 30, 2009
DASAR HUKUM KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
Posted by: hayh on: Maret 30, 2009
|
PRINSIP-PRINSIP PEMBERIAN OTONOMI DAERAH
|
|
| 1 |
Memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman |
| 2 | Otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab |
| 3 | Otoda yang luas dan utuh untuk Kabupaten, Otoda yang terbatas untuk Propinsi |
| 4 | Sesuai dengan konstitusi sehingga terjamin hubungan serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah |
| 5 | Lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom sehingga dalam kabupaten tidak ada wilayah administrasi |
| 6 | Peningkatan peran dan fungsi Badan Legislatif Daerah wilayah administrasi |
| 7 | Asas dekonsentrasi diletakkan pada Propinsi sebagai wilayah administrasi |
| 8 | Asas Tugas Pembantuan diberikan dari Pemerintah kepada Daerah serta dari Pemerintah dan Daerah kepada Desa |
Posted by: hayh on: Maret 30, 2009
Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[1]
Pengertian “otonom” secara bahasa adalah “berdiri sendiri” atau “dengan pemerintahan sendiri”.[2] Sedangkan “daerah” adalah suatu “wilayah” atau “lingkungan pemerintah”.[2] Dengan demikian pengertian secara istilah “otonomi daerah” adalah “wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri.” Dan pengertian lebih luas lagi adalah wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya.
Pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi kemampuan si pelaksana, kemampuan dalam keuangan, ketersediaan alat dan bahan, dan kemampuan dalam berorganisasi.
Otonomi daerah tidak mencakup bidang-bidang tertentu, seperti politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama. Bidang-bidang tersebut tetap menjadi urusan pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah berdasar pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, dan keanekaragaman.
CommENt