// <![CDATA[//

// <![CDATA[//

Sejarah Yakuza

Sejarah panjang Yakuza dimulai kira-kira pada tahun 1612, saat Shogun Tokugawa berkuasa dan menyingkirkan shogun sebelumnya. Pergantian ini mengakibatkan kira-kira 500.000 orang samurai yang sebelumnya disebut hatomo-yakko (pelayan shogun) menjadi kehilangan tuan, atau disebut sebagai kaum ronin.

Seperti kata pepatah : orang yang hanya punya martil cenderung melihat segala sesuatu bisa beres dengan dimartil, demikian juga dengan kaum ronin ini. Banyak dari mereka menjadi penjahat dan centeng. Mereka disebut sebagai kabuki-mono atau samurai nyentrik urakan yang ke mana-mana membawa pedang. Mereka berbicara satu sama lain dalam bahasa slang dan kode rahasia. Terdapat kesetiaan tinggi di antara sesama ronin sehingga kelompok ini sulit dibasmi.

Untuk melindungi kota dari para kabuki-mono, banyak kota-kota kecil di Jepang membentuk machi-yokko (satuan tugas (satgas) desa). Satgas ini terdiri dari para pedagang, pegawai, dan orang biasa yang mau menyumbangkan tenaganya untuk menghadapi kaum kabuki-mono. Walaupun mereka kurang terlatih dan jumlahnya sedikit, tetapi ternyata para anggota machi-yokko ini sanggup menjaga daerah mereka dari serangan para kabuki mono. Di kalangan rakyat Jepang abad ke 17, kaum machi-yokko ini dianggap seperti pahlawan.

Masalah jadi rumit, karena setelah berhasil menggulung para ronin, para anggota machi-yokko ini malah meninggalkan profesi awal mereka dan memilih jadi preman. Hal ini diperparah lagi dengan turut campurnya Shogun dalam memelihara para machi-yokko ini. Ada dua kelas profesi para machi-yokko, yaitu kaum Bakuto (penjudi) dan Tekiya (pedagang). Namanya saja kaum pedagang tetapi pada kenyataannya, kaum Tekiya ini suka menipu dan memeras sesama pedagang. Walau begitu, kaum ini punya sistem kekerabatan yang kuat. Ada hubungan kuat antara Oyabun (Bos (bapak)) dan Kobun (bawahan (anak)), serta Senpai-Kohai (Senior-Junior) yang kemudian menjadi kental di organisasi Yakuza.Penjudi

Kaum Bakuto (penjudi), punya sejarah yang unik. Awalnya mereka disewa oleh Shogun untuk berjudi melawan para pegawai konstruksi dan irigasi. Tindakan ini dilakukan agar gaji para pegawai konstruksi dan irigasi habis di meja judi dan tenaga mereka bisa disewa dengan harga murah.

Jenis judi yang biasa dilakukan adalah menggunakan kartu Hanafuda dengan sistem permainan mirip Black Jack. Tiga kartu dibagikan dan bila angka kartu dijumlahkan, maka angka terakhir menunjukkan siapa pemenang, diantara sekian banyak kartu sial kartu berjumlah 20 adalah yang paling sering disumpahi orang, karena berakhiran nol. Salah satu konfigurasi kartu ini adalah kartu dengan nilai (8-9-3) yang dalam bahasa Jepang menjadi Ya-Ku-Za yang kemudian menjadi nama asal Yakuza.

Dari kaum Bakuto ini juga muncul tradisi menandai diri dengan [[tato] disekujur badan (disebut irezumi) dan yubitsume (potong jari) sebagai bentuk penyesalan ataupun sebagai hukuman. Awalnya hukuman ini bersifat simbolik, karena ruas atas jari kelingking yang dipotong membuat pemilik tangan menjadi lebih sulit memegang pedang dengan mantap. Hal ini menjadi simbol ketaatan terhadap pimpinan.

Yakuza Modern

Waktu pun berlalu, kaum Bakuto dan Tekiya menjadi satu identitas sebagai Yakuza. Kaum yang asalnya bertugas melindungi masyarakat – menjadi ditakuti masyarakat. Para pimpinan Jepang memanfaatkan hal ini untuk mengendalikan masyarakat dan menggerakkan nasionalisme. Yakuza ikut direkrut oleh pemerintah Jepang dalam aksi pendudukan di Manchuria dan Cina oleh Jepang tahun 1930-an. Para Yakuza dikirim ke daerah tersebut untuk merebut tanah, dan memperoleh hak monopoli sebagai imbalan.

Peruntungan kaum Yakuza berubah setelah Jepang menyerang Pearl Harbor. Militer mengambil alih kendali dari tangan Yakuza. Para anggota Yakuza akhirnya harus memilih apakah bergabung dalam birokrasi pemerintah, jadi tentara atau masuk penjara. Dapat dikatakan pamor Yakuza menjadi tenggelam.

Setelah Jepang menyerah, para anggota Yakuza kembali ke masyarakat. Muncul satu orang yang berhasil mempersatukan seluruh organisasi Yakuza. Orang itu adalah Yoshio Kodame, seorang eks militer dengan pangkat terakhir Admiral Muda (yang dicapainya di usia 34 tahun). Yoshio Kodame berhasil mempersatukan dua fraksi besar Yakuza, yaitu Yamaguchi-gumi yang dipimpin Kazuo Taoka, dan Tosei-kai yang dipimpin Hisayuki Machii. Yakuza pun bertambah besar keanggotaannya terutama di periode 1958-1963 saat organisasi Yakuza diperkirakan memiliki anggota 184.000 orang atau lebih banyak daripada anggota tentara angkatan darat Jepang saat itu. Yoshio Kodame dinobatkan sebagai godfather-nya Yakuza. Ekstasi, Pachinko dan Perdagangan Senjata

Di masa kini, keanggotaan Yakuza diperkirakan telah menurun tajam, tetapi bukan berarti tidak berbahaya. Tulang punggung bisnis ilegal mereka adalah pachinko, perdagangan ampethamine (termasuk ice dan ekstasi), prostitusi, pornografi, pemerasan, hingga penyelundupan senjata.

Di era 1980-an, Yakuza mengembangkan sayap mereka hingga ke Amerika Serikat, dan ikut masuk dalam bisnis legal untuk mencuci uang mereka. Dalam operasinya, Yakuza membeli aset di Amerika dan salah satu yang pernah mencuat ke permukaan adalah keterlibatan Prescott Bush, saudara dari presiden George H.W. Bush dan paman dari Presiden George W. Bush, dalam transaksi penjualan perusahaan Aset Management International Financing & Settlements di awal 1990an.

Berdasarkan perkiraan kasar dari sumber majalah Far Eastern Economic Review edisi 17 Januari 2002, Yakuza diperkirakan telah menanamkan uang hingga 50 milyar dolar dalam investasi saham dan perusahaan di Amerika Serikat. Bandingkan dengan cadangan devisa Indonesia yang 36 milyar dolar.

Di dalam negeri, Yakuza juga ditengarai turut berperan dalam anjloknya ekonomi Jepang selama 10 tahun terakhir. Sebagai akibat amblasnya bisnis properti dan macetnya kredit bank di Jepang pasca 1990, banyak debitor yang menyewa anggota Yakuza agar agunan mereka tidak disita oleh bank. Selain itu, banyak perusahaan yang memperoleh pinjaman bank pada dasarnya adalah sebuah kigyo shatei, perusahaan boneka miliki Yakuza. Perusahaan milik Yakuza ini diperkirakan memperoleh kredit antara 300-400 milyar dolar, dan sebagian dari jumlah itu dialirkan ke induk organisasi Yakuza. Menghadapi hal seperti ini, bank Jepang jelas tidak bisa berkutik.

Di sisi lain, anggota Yakuza juga kerap membeli aset properti dengan harga miring dari perusahaan yang butuh uang tunai untuk dijual kembali dengan harga tinggi apapun itu mulai dari apartemen, perkantoran hingga rumah sakit. Bila sebuah bangunan telah dibeli oleh Yakuza, tidak ada yang berani jadi tetangga mereka dan alhasil harga properti langsung jatuh, dan segera naik segera setelah Yakuza menjualnya.

Selain beroperasi secara di level bawah, Yakuza juga menggurita di kalangan politisi Jepang. Beberapa praktik suap telah terbongkar termasuk dalam program tender proyek umum senilai trilyunan yen. Program rekapitalisasi perbankan Jepang yang berlarut-larut tidak kunjung selesai diperparah oleh keterlibatan Yakuza yang sangat berkepentingan dalam bisnis properti dan kredit perbankan. Saat ini perbankan Jepang masih menanggung beban kredit macet sebesar kira-kira 1,2 Triliun dolar dan membuat ekonomi tidak bertumbuh selama 10 tahun terakhir.

<p><strong>The Dance Company – Papa Rock N Roll</strong></p>
<p>papa memang harus begini<br />
sering bikin sakit hati<br />
papa gak pulang beibeh<br />
papa gak bawa uang beibeh</p>
<p>papa mungkin seminggu dibali<br />
nyari panggung sana sini<br />
papa gak pulang beibeh<br />
papa gak bawa uang beibeh</p>
<p>bukanlah rasa untuk lari<br />
itu tuntutan profesi<br />
papa gak pulang beibeh<br />
papa gak bawa uang beibeh</p>
<p>mama please, please don’t be angry<br />
papa sibuk …<br />
papa gak pulang beibeh<br />
papa gak bawa uang beibeh</p>
<p>pengen kayak Bon Jovi (I’ll be there for you)<br />
rock star yang sayang istri<br />
mama aku disini<br />
memelukmu lagi</p>
<p>one more time</p>
<p>pengen kayak Bon Jovi<br />
rock star yang sayang istri<br />
mama aku disini<br />
memelukmu lagi</p>
<p>papa memang harus begini<br />
sering bikin sakit hati<br />
papa gak pulang beibeh<br />
papa gak bawa uang beibeh</p>
<p>papa mungkin seminggu di bali<br />
nyari panggung sana sini<br />
papa gak pulang beibeh<br />
papa gak bawa uang beibeh</p>
<p>papa gak pulang<br />
gak bawa uang<br />
papa gak pulang<br />
papa gak bawa uang</p>
<script type=”text/javascript”>AKPC_IDS += “2824,”;</script>
<p><a href=”http://liriklaguindonesia.net/t/the-dance-company/the-dance-company-papa-rock-n-roll/”>Lirik lagu The Dance Company – Papa Rock N Roll</a> ini dipersembahkan oleh <a href=”http://liriklaguindonesia.net” title=”Lirik Lagu Indonesia”>LirikLaguIndonesia.Net</a>. Kunjungi <a href=”http://downloadlaguindonesia.net” title=”Download Lagu Indonesia”>DownloadLaguIndonesia.Net</a> untuk <a href=”http://downloadlaguindonesia.net/downloadmp3terbaru/”>download MP3 The Dance Company – Papa Rock N Roll</a>.</p>

by: Greenday

I walk a lonely road
The only one that I have ever known
Don’t know where it goes
But it’s home to me and I walk alone

I walk this empty street
On the Boulevard of broken dreams
Where the city sleeps
And I’m the only one and I walk alone

I walk alone
I walk alone
I walk alone
I walk a-

My shadow’s the only one that walks beside me
My shallow hearts the only thing that’s beating
Sometimes I wish someone out there would find me
‘Til then I walk alone

Ah-Ah Ah-Ah Ah-Ah Ahhh-Ah
Ah-Ah Ah-Ah Ah-Ah

I’m walking down the line
That divides me somewhere in my mind
On the border line of the edge
And where I walk alone

Read between the lines of what’s
F**ked up and everything’s all right
Check my vital signs to know I’m still alive
And I walk alone

I walk alone
I walk alone
I walk alone
I walk a-

My shadow’s the only one that walks beside me
My shallow hearts the only thing that’s beating
Sometimes I wish someone out there would find me
‘Til then I’ll walk alone….

Ah-Ah Ah-Ah Ah-Ah
Ahhh-Ah Ah-Ah Ah-Ah
I walk alone
I walk-

I walk this empty street
On the Boulevard of broken dreams
Where the city sleeps
And I’m the only one and I walk a..

My shadows the only one that walks beside me
My shallow hearts the only thing that’s beating
Sometimes I wish someone out there would find me
‘Til then I’ll walk alone

1. PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH GUNA MEWUJUDKAN SECARA NYATA GOOD GOVERNANCE Prof. Dr. Ginandjar Kartasasmita Ketua Umum PP PERSADI Pada Seminar Nasional PERSADI Pekanbaru, 16 Juni 2007 1
2. I. PENDAHULUAN Krisis Ekonomi dan Krisis Politik Tuntutan Reformasi dan Paradigma Baru Indonesia PARADIGMA BARU POLITIK : Pemerintahan Dalam Partisipasi Masyarakat : Pembinaan politik Negeri : Pembangunan Daerah : Pembangunan milik e ba gu a oleh masyarakat Kewenangan milik Pk Prakarsa masyarakatkt daerah sebagai Pemerintah sebagai daerah (kecuali yang Orientasi regional kesatuan masyarakat Fasilitator di Pusat) Menjawab masalah hukum Dialogis, terbuka Pemisahan Pemerintah kunci daerah Peranan maksimal Dorongan lembaga dan DPRD & tradisi DPRD mandiri 2
3. DEFINISI GOVERNANCE THE EXERCISE OF POLITICAL POWERS TO MANAGE A NATION’S AFFAIRS (THE WORLD BANK) THE EXERCISE OF POLITICAL, ECONOMIC, AND ADMINISTRATITIVE AUTHORITY TO MANAGE A NATIONS AFFAIR AT ALL LEVELS (THE UNDP) THE MANNER IN WHICH POWER IS EXERCISED BY THE GOVERNMENTS IN THE MANAGEMENT OF A COUNTRY’S SOCIAL AND ECONOMIC RESOURCES (CIDA) KEPEMERINTAHAN 3
4. KONSEP DASAR GOOD GOVERNANCE : SUATU PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, DEMOKRATIS, DAN EFEKTIF. SUATU GAGASAN DAN NILAI UNTUK MENGATUR POLA HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH, DUNIA USAHA SWASTA, DAN MASYARAKAT. MASYARAKAT, BANGSA, DAN NEGARA MASYARAKAT VISI PEMERINTAH GOOD GOVERNANCE DUNIA USAHA 4
5. KARAKTERISTIK GOOD CIRI GOOD GOVERANCE D E E GOVERNANCE (Bappenas) (World Bank) Vi i Visionary layanan publik yang efisien; l blik fi i sistem yudisial yang bebas; Openness and transparency penghormatan atas hukum dan hak Participation azasi manusia disemua tingkat g Accountability bili pemerintahan, dan penegakkannya; h d kk akuntabilitas penggunaan dana- Rule of law dana politik; Democracy sistem pengawasan (auditor) publik pg ( )p Profesionalism and competency yang independen; pertanggungjawaban terhadap Responsiveness lembaga perwakilan yang dipilih Efficiency and Effectiveness oleh rakyat. y Decentralization struktur kelembagaan yang pluralistik; Private sector and civil society pers yang bebas; partnership Commitment to reduce inequality Commitment to environmental protection C Commitment t f i market it t to fair kt 5
6. NILAI DASAR GOVERNANCE DEMOCRACY DEVOLUTION DECENTRALIZATION DECENTR L Z T ON PARTICIPATION DISAGGREGATION DIFFERENTIATION ACCOUNTABILITY 6
7. Administratif Desentralisasi Pengambilan Keputusan/ Politik DIMENSI KEBIJAKAN DESENTRALISASI (Robert Bennet, 1994) 7
8. LOGIKA DASAR DESENTRALISASI Desentralisasi Otonomi Maksimalkan Kebijakan Publlik j Fungsi Pemerintahan: 1. Service 2. Regulasi 3. Empowerment 3E t Kebutuhan Masyarakat Logika Masy: Cheaper Kualitas Faster 1. 1 Legislation Better 2. Budget DPRD Logika Pem: 3. Control Dekat Proses P 4. 4 Filter Conflict Tepat Cepat 8
9. OTONOMI SYARAT POLITIK: SYARAT TEHNIS: Pengakuan 1. 1 Resources Pluralisme. 1. Structures 2. 2 L Local self- l lf 2. Technology government. 3. Nt Networkk 4. Legitimasi. 3. Leadership 5. 9
10. ARAH DESENTRALISASI POLITIK UNTUK WARGA DAN WAKIL RAKYAT LEBIH MEMILIKI KEKUASAAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PUBLIK. KONSEPNYA ADALAH UTK LEBIH MEMBERIKAN POWER KEBIJAKAN DAN LEGISLASI KEPADA DPRD dan WARGA (Seldar Yilmaz, 2004)
11. DESENTRALISASI ADMINISTRASI UNTUK REDISTRIBUSI AUTHORITY, RESPONSIBILITY, d dan FINANCIAL RESOURCES DIANTARA STRATA PEMERINTAHAN (bisa fungsional bisa stuktural) (Rondinelli, 1999).
12. KONSEKWENSI PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI a. a TERBENTUKNYA DAERAH OTONOM; b. TERWUJUDNYA OTONOMI DAERAH; c. TERCIPTANYA HUBUNGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH; DAN ANTAR DAERAH DENGAN SIFAT : 1) HUBUNGAN KEWILAYAHAN; 2) HUBUNGAN KEWENANGAN/FUNGSI; 3) HUBUNGAN ADMINISTRASI DAN ORGANISASI; 4) HUBUNGAN KEUANGAN; DAN 5) HUBUNGAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA LAINNYA. 12
13. BENTUK BENTUK DISTRIBUSI BENTUK-BENTUK POWER (DESENTRALISASI) 1. DEKONSENTRASI (INTERFACE ( Dengan DESENTRALISASI) 2 DELEGASI 2. 3. DEVOLUSI (Serdar Yilmaz, 2004) (S d Yil 4. 4 PRIVATISASI (Bennet, (Bennet 1994)
14. PERKEMBANGAN KEBIJAKAN D & OD (NORMATIVE) 2004 UU N 32 Th 2004 (decent) No (d t) UU No 22 Th 1999 (decent) 1999 1975 UU No 5 Th 1974 (decon) 1965 UU No 18 Th 1965 (decon) PP No 6 Th 1959 (decon) 1959 UU No 1 Th 1957 (decent) 1957 UU No 22 Th 1948 (decon) 1948 UU No 1 Th 1945 (decon) 1945 Desentralisatie Wet 1903 (decon) 1903 14
15. PENGATURAN KEWENANGAN (URUSAN PEMERINTAHAN) Urusan Pemerintahan Concurrent Absolut (Bersama) 1. 1 P th Pertahanan; 2. Keamanan; Kriteria Pembagian Urusan 3. Yustisi; 4. Politik Luar Negeri; 1. Externalitas (dampak) 5. Moneter; dan 2. Akuntabilitas (k d k t ) 2 Ak t bilit (kedekatan) 6. 6 Agama. A 3. Efisiensi (untung-rugi) Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintah Pusat Urusan Pilihan Urusan Wajib (Potensi Unggulan) (Pelayanan Dasar) Mengacu pada SPM 15
16. UPAYA PELEMBAGAAN DENGAN UNSUR-UNSUR : SISTEM NILAI PENGAMBILAN KEPUTUSAN INTERAKSI/KOMUNIKASI INFORMASI DAN TEKNOLOGI DAYA LENTUR VS PERUBAHAN (AKOMODASI) SUMBERDAYA ORGANISASI DAN HIRARKI TIM/SDM DENGAN VISI DAN VITALITASNYA BIAYA TRANSAKSI NET WORKING KOLABORATIF STAKEHOLDERS 16
17. ELEMEN DINAMIK PARTISIPASI MASYARAKAT GERAKAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KEMITRAAN DAN KEBUTUHAN AKAN KETERBUKAAN PEMERINTAH 17
18. PERMASALAHAN DALAM IMPLEMENTASI UU 32 / 2004 FUNDAMENTAL STRUKTURAL POLITIS L SOSIAL BUDAYA 18
19. URAIAN MASALAH Masalah-masalah Fundamental : Meskipun merupakan amanat konstitusi, namun penjabarannya belum sempurna Nilai-nilai kepemerintahan dan kemasyarakatan (lihat sejarah perjalanan desentralisasi menurut UU-nya, rata-rata dekonsentrasi, jadi ada spirit yang dominan. Indikasi il i il i f d li tik I dik i nilai-nilai feodalistik yang seperti melekat ti lkt erat pada kultur bangsa (cirinya mau menang sendiri dan sulit untuk sharing ) 19
20. Masalah-masalah Struktural : p pembagian urusan dan kewenangan antara pusat dan g g p daerah masih belum tuntas contohnya, semua undang-undang sektoral masih bertentangan dengan undang-undang pemerintahan daerah Keberadaan Struktur departemen yang mempertahankan k t h k kewenangan serta k t dik i t kontradiksi perundangan (sektor kehutanan, pertanahan, dll). Keberadaan sistem pemda yang selalu menunggu p yg gg juklak-juknis. Tidak ada guidance yang continous dan consistent (kurangnya PP dll sebagai aturan pelaksanaan UU 32/2004). Lemahnya inisiatif dan inovasi di kalangan Pemda Lemahnya pengawasan oleh Pemerintah Pusat. 20
21. Masalah-Masalah Politis : Political Behaviour (mix up antara eksekutif dan legislatif) Arogansi sektor (pusat) Arogansi kedaerahan (dalam penentuan pejabat, dll) g ( p pj ,) Masalah-Masalah Sosial Budaya: y Keragaman budaya dan sosial menyulitkan g y y pengaturan secara cepat dan mengakibatkan masalah yang beragam menurut daerah 21
22. CONCLUDING REMARKS Good Governance Good Local Desentralisasi & Otonomi Daerah Governance 22
23. Masalah ada di tingkat pusat ? Provinsi ? Kabupaten/kota ? Masalah ada di masyarakat ? Pemerintah ? Politisi ? Simpul masalah struktural atau fundamental ? Mungkin lebih bersifat Fundamental ? 23
24. DEWAN OTONOMI PERWAKILAN DAERAH DAERAH 24
25. DASAR PER IMBANGAN PEMBEN UKAN DPD PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah NKRI. Meneguhkan kesatuan kebangsaan seluruh daerah. Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional. p j Mendorong percepatan demokrasi, p pembangunan dan kemajuan daerah secara g j berkeadilan dan berkesinambungan. Mengawal otonomi daerah. g 25
26. 26 26

DASAR PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH

1. Kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh Daerah.
2. Karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah.
   
3. Kemampuan keuangan Daerah.
   
4. Ketersedian sumber daya aparatur.
   
5. Pengembangan pola kerjasama antar Daerah dan/atau dengan pihak ketiga

]]> http://hayh.wordpress.com/2009/03/30/kepangkatan-pengangkatan-dan-pemberhentian/feed/ 0 hayh http://hayh.wordpress.com/2009/03/30/kedudukan-tugas-dan-fungsi-perangkat-daerah/ http://hayh.wordpress.com/2009/03/30/kedudukan-tugas-dan-fungsi-perangkat-daerah/#comments Mon, 30 Mar 2009 09:45:18 +0000 hayh http://hayh.wordpress.com/?p=152 ]]>

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Sekretariat daerah adalah unsur staf kabupaten dipimpin oleh seorang sekretaris daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati. Sekretariat daerah mempunyai tugas : melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah. Sekretariat daerah mempunyai fungsi : - Pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah kabupaten. - Penyelenggaraan administrasi pemerintahan. - Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerinahan daerah kabupaten. - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas fungsinya. Asisten sekretaris daerah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris daerah Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada asisten yang membawahi Sub bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bagian yang membawahi

DINAS DAERAH KABUPATEN

Dinas daerah adalah unsur pelaksana pemerintah kabupaten dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati Dinas daerah mempunyai tugas : melaksanakan kewenangan otonomi daerah kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi Dinas daerah mempunyai fungsi : - Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya - Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum - Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam lingkup tugasnya Pada dinas kabupaten dibentuk cabang dinas dan unit pelaksana teknis dinas, berfungsi melaksanakan sebagian tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja di kecamatan Cabang dinas dan unit pelaksana teknis dinas dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada kepala dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat

LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN

Lembaga teknis daerah adalah unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati Lembaga teknis mempunyai tugas : membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidangnya Lembaga teknis mempunyai fungsi : - Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya - Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah Lembaga teknis dapat berbentuk badan dan atau kantor

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN

Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD kabupaten dipimpin oleh seorang sekretaris bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh sekretaris daerah kabupaten Sekretariat DPRD mempunyai tugas : memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD kabupaten Sekretariat dewan mempunyai fungsi : - Fasilitasi rapat anggota DPRD kabupaten - Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD kabupaten - Pengelolaan ketatausahaan DPRD kabupaten

]]> http://hayh.wordpress.com/2009/03/30/kedudukan-tugas-dan-fungsi-perangkat-daerah/feed/ 0 hayh